Radea Respati Soroti Kinerja ASN, Tekankan Evaluasi untuk Pemerintahan Lebih Responsif

Hasanah.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berintegritas.

Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Maka kinerjanya harus terus dievaluasi agar sejalan dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi,” ujar Radea di Bandung, Kamis, 26 Maret 2026.

Ia menjelaskan, kebijakan penataan ASN, termasuk penghapusan tenaga non-ASN, diarahkan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih profesional dan tertata. Namun di sisi lain, masih ditemukan sejumlah ASN yang bekerja pada standar minimum dan belum menunjukkan inovasi dalam pelayanan.

“Kami masih melihat ada ASN yang bekerja sekadar memenuhi kewajiban, belum berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Radea juga menyoroti adanya kesenjangan kesejahteraan antara ASN dengan tenaga non-ASN seperti petugas kebersihan, tenaga pemilah sampah, hingga guru honorer yang memiliki beban kerja tidak ringan namun menerima penghasilan jauh lebih kecil.

“Di lapangan, masih ada tenaga kerja yang hanya menerima sekitar Rp1,25 juta per bulan, bahkan guru honorer ada yang hanya ratusan ribu. Ini menjadi refleksi penting terkait keadilan dan proporsionalitas,” ungkapnya.

Menurutnya, ASN yang telah menerima gaji dan tunjangan lebih besar harus mampu menunjukkan kinerja optimal sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Selain itu, ia turut menyoroti kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan di tingkat provinsi. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.

“Jika tidak diawasi dengan baik, WFA berpotensi menurunkan semangat pelayanan. Karena itu, kami berharap kebijakan serupa tidak diterapkan di Kota Bandung tanpa indikator kinerja yang jelas,” katanya.

Radea juga menyinggung isu lelang jabatan yang perlu dievaluasi agar tetap sesuai dengan prinsip meritokrasi dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Kami mendorong agar proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan melibatkan DPRD, khususnya Komisi I, agar akuntabilitas tetap terjaga,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi ASN yang telah menunjukkan kinerja baik dan menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik. Hal tersebut dinilai dapat menjadi contoh untuk menciptakan budaya kerja yang lebih produktif dan kompetitif.

Menutup pernyataannya, Radea berharap momentum Idulfitri dapat menjadi refleksi bagi seluruh ASN untuk meningkatkan integritas dan semangat pengabdian.

“Ke depan, peningkatan kinerja ASN harus menjadi prioritas utama agar pemerintahan benar-benar hadir secara responsif dan mampu memenuhi harapan masyarakat,” pungkasnya.